Wapres Gibran Ingin Mundur, Apa Artinya bagi Warga dan Jalannya Pemerintahan?

Ceritanya

JAKARTA – Istana Kepresidenan mengonfirmasi kabar yang beredar pada Selasa (10/11/2026). Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto, kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa sore.

Apa yang terjadi

Prasetyo membenarkan kabar yang beredar bahwa Gibran dan Prabowo bertemu pada Selasa pagi. Ia menyebut pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam.

Menurut Prasetyo, dalam pembicaraan itu Gibran menyatakan niat untuk mengundurkan diri karena menghadapi dinamika yang berkembang terkait keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA).

Bagaimana dengan jalannya pemerintahan?

Sampai artikel ini disusun, belum ada pengumuman perubahan status jabatan Wakil Presiden. Sumber yang dirujuk artikel ini juga tidak menyebut perubahan agenda atau kebijakan pemerintahan terkait kabar ini.

Konstitusi sudah mengatur bila kursi wakil presiden kosong. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 berbunyi: “Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.”

Presiden memberi saran

Prasetyo membantah kabar bahwa Presiden menolak niat Gibran. ANTARA melaporkan, menurut Prasetyo, Presiden banyak memberikan saran-saran dalam pertemuan tersebut.

Gibran juga meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), menurut laporan ANTARA dan Suara.com.

Jejak Gibran sebelum Istana

Sebelum menjadi wakil presiden, Gibran menjabat Wali Kota Surakarta periode 2021–2024. Ia kemudian maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada Pemilu 2024.

Yang perlu ditunggu warga

Hingga artikel ini disusun, belum ada pengumuman resmi apakah Presiden menerima pengunduran diri tersebut, apakah surat pengunduran diri telah diserahkan secara formal, dan kapan keputusan akhir diambil. Belum ada pula pernyataan langsung dari Gibran maupun Prabowo yang dikutip media. Selama belum ada kekosongan jabatan yang ditetapkan, mekanisme pengisian di MPR juga belum berlaku.

Jelajah Warga akan memperbarui informasi bila ada pengumuman resmi berikutnya.

Metode dan foto arsip

Metode: naskah disusun dari bahan tim redaksi dan keterangan pers Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagaimana dilaporkan CNBC Indonesia, ANTARA, CNN Indonesia, Katadata, dan Suara.com, ditambah teks UUD 1945 dari JDIH Kementerian Keuangan. Redaksi tidak menghadiri konferensi pers dan tidak mewawancarai Gibran maupun Prabowo. Media yang dirujuk berbeda dalam menyebut lokasi pertemuan pagi itu, sehingga lokasinya tidak ditulis di artikel ini. Isi lengkap putusan MK dan MA yang disebut Prasetyo tidak diuraikan karena belum dicek dari dokumen resmi.

Semua foto adalah foto arsip berlisensi bebas atau domain publik dari Wikimedia Commons, bukan dokumentasi peristiwa 10 November 2026.

Sumber: CNBC Indonesia, ANTARA, Suara.com, Katadata, JDIH Kementerian Keuangan.