Kursi Wapres Tak Otomatis Kosong: Yang Perlu Warga Pahami soal Gibran Mundur

Ceritanya

JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (11/11/2026). Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar itu saat dikonfirmasi kumparan, termasuk penyerahan surat di Halim.

Hingga Rabu malam sekitar pukul 20.30 WIB, belum ada pernyataan resmi dari Istana atau Kementerian Sekretariat Negara, dari Gibran, maupun dari Prabowo mengenai surat tersebut. Bagi warga, pertanyaannya: apa artinya, dan bagaimana aturannya?

Apa yang perlu dipahami warga soal mekanismenya

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur, jika terjadi kekosongan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden, paling lambat 60 hari. Penjelasan ini dimuat Suara.com.

Mahfud MD, dalam podcast “Terus Terang” yang dikutip Suara.com, menekankan urutannya. “Yang penting ini proses mundur selesai dulu, soal penggantinya itu sudah ada mekanismenya,” ujar Mahfud.

Yang sering keliru: surat yang sudah diserahkan belum tentu langsung membuat kursi wakil presiden kosong. Suara.com menulis, penyerahan surat secara fisik belum otomatis berarti kekosongan secara hukum tata negara sebelum diproses di DPR dan MPR.

Bagaimana sampai ke titik ini

Pada Selasa (10/11/2026) pagi, Gibran bertemu Prabowo sekitar 2,5 jam di rumah dinas Kompleks Widya Chandra, menurut Suara.com, dan menyampaikan niat mundur. Usai pertemuan, Gibran bercerita bahwa Prabowo “memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,”.

Sore harinya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan niat itu di Istana. Ia membantah kabar Prabowo menolak, dengan mengatakan “tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut”, seperti dikutip CNN Indonesia.

Pemicunya adalah putusan peradilan. Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia, sedangkan Mahkamah Agung memutuskan surat keterangan penyetaraan SMA yang dipakai mendaftar Pilpres 2024 tidak sah. Di DPR, 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat.

Rabu sore hingga malam, Suara.com melaporkan Gibran menunggu Prabowo yang baru mendarat dari kunjungan kerja di Aceh di Lanud Halim. Waktu penyerahannya masih berbeda antar-media.

Yang belum diketahui

Apa dampaknya bagi urusan pemerintahan sehari-hari, termasuk tugas-tugas yang selama ini ditangani wakil presiden, belum dijelaskan oleh pihak resmi mana pun dalam laporan yang dirujuk. Belum diketahui pula isi surat dan alasan resmi yang tertulis, jam pasti penyerahan, tanggapan resmi Prabowo atau Istana, kapan DPR dan MPR memprosesnya, siapa dua calon pengganti, serta nasib proses PTUN, rencana PK di MA, dan usulan HMP di DPR. Suara.com mencatat PTUN Jakarta dijadwalkan menggelar sidang lanjutan pembuktian dokumen pendidikan Gibran.

Metode dan foto arsip

Metode: naskah disusun dari laporan kumparan, CNN Indonesia, Suara.com, dan Kalteng Pos, tanpa wawancara langsung redaksi. Konfirmasi bernama soal penyerahan surat hanya datang dari Budi Arie Setiadi.

Foto utama dan foto di dalam isi adalah foto arsip berlisensi bebas dari Wikimedia Commons, bukan dokumentasi peristiwa 11 November 2026.

Sumber: kumparan, CNN Indonesia, Suara.com, Kalteng Pos.