29 Juta Keluarga Belum Daftar Perlinsos Digital, Apa Dampaknya bagi Penerima Bansos?

JAKARTA – Pemerintah masih punya pekerjaan rumah besar dalam digitalisasi bantuan sosial. Sekitar 29,2 juta keluarga belum terdaftar dalam program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital, menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, seperti dilaporkan CNBC Indonesia, Senin, 9 November 2026.

Ceritanya

Per 5 November 2026, jumlah keluarga yang tercatat mendaftar baru 18,8 juta, setara 39,2 persen dari target 48 juta keluarga. Gus Ipul menyebut proses pendaftaran perlu dipercepat agar seluruh keluarga sasaran terdata sebelum akhir 2026, menurut CNBC Indonesia.

Topik ini ramai dicari warga. Alamat portal perlinsos.kemensos.go.id masuk daftar pencarian yang sedang naik di Google Indonesia pada Senin pagi.

Kenapa pendaftaran melambat

CNBC Indonesia melaporkan, laju pendaftaran turun dari sekitar 506 ribu keluarga per hari menjadi sekitar 377 ribu keluarga per hari. Padahal, untuk mengejar target hingga akhir Desember 2026, dibutuhkan kecepatan sekitar 521 ribu keluarga per hari.

Salah satu kendalanya ada di agen. Saat ini lebih dari 1 juta agen sudah terdaftar, tetapi baru sekitar separuhnya yang aktif membantu warga mendaftar.

Langkah yang disiapkan pemerintah

Gus Ipul mengatakan pemerintah akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk mendorong pembentukan satuan tugas di daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan evaluasi mingguan dan insentif fiskal bagi daerah dengan kinerja pendaftaran terbaik, sementara daerah dengan capaian rendah akan dipublikasikan, menurut CNBC Indonesia.

Pemerintah juga akan memprioritaskan keluarga yang selama ini menerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta keluarga miskin dan rentan lainnya.

Dampaknya bagi warga

Hal yang perlu dipahami: mendaftar di Perlinsos Digital tidak otomatis membuat sebuah keluarga menerima bansos. Kelayakan tetap ditentukan lewat sistem yang terhubung dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), bukan oleh agen atau petugas di lapangan. Warga yang memenuhi kriteria dapat mengusulkan rekening bank miliknya sendiri untuk penyaluran bantuan.

Menurut Republika, sistem ini memadukan data Dukcapil, DTSEN dari BPS, serta data PLN, kepolisian, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Hukum. Warga juga bisa mengusulkan tetangga yang layak, atau menyanggah data penerima yang dianggap tidak sesuai. Identitas penerima diverifikasi dengan teknologi pengenalan wajah.

Siapa yang bisa membantu mendaftar

Pemerintah membuka kesempatan menjadi Agen Perlinsos bagi ketua RT/RW, pemuda, organisasi kemasyarakatan, komunitas perempuan, hingga insan pers, menurut Republika. “Diutamakan yang paling dekat, apakah itu saudaranya atau tetangganya, agar mereka yang selama ini terlewat oleh data bisa masuk dalam sistem,” kata Gus Ipul, seperti dikutip Republika.

Sebagai perbandingan, pada 7 Juli 2026 baru 731.447 keluarga yang mendaftar, menurut Katadata. Lonjakan ke 18,8 juta dalam empat bulan menunjukkan pendaftaran sempat bergerak cepat sebelum melambat.

Yang belum diketahui

Sumber yang kami baca belum menjelaskan apa yang terjadi pada keluarga penerima PKH atau BPNT yang belum mendaftar hingga batas akhir 2026, apakah bantuannya terhenti atau masih ada masa transisi. Daftar daerah dengan capaian terendah juga belum diumumkan.

Metode dan foto arsip

Metode: naskah disusun dari laporan CNBC Indonesia (9 November 2026) tentang rapat percepatan registrasi Perlinsos Digital, dilengkapi Republika (Oktober 2026) dan Katadata (Juli 2026) untuk latar belakang.

Foto utama dan foto di dalam isi adalah gedung Kementerian Sosial dalam foto arsip Wikimedia Commons, bukan dokumentasi kegiatan pendaftaran.