Pedagang Kecil Takut Pakai QRIS karena Isu Pajak Digital? Ini Faktanya

Ceritanya

JAKARTA – Kabar soal pajak digital kembali ramai dibicarakan warga hingga Selasa (10/11/2026). Pesan yang beredar menyebut transfer bank, dompet digital, dan pembayaran nontunai akan dipotong pajak mulai 9 November. Bagi pedagang kecil yang sehari-hari menerima pembayaran lewat QRIS, kabar seperti ini bisa memengaruhi keputusan: tetap nontunai atau kembali minta uang tunai.

Padahal, pemerintah sudah membantah. Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers KSSK di Jakarta, Selasa (3/11/2026), menegaskan PPN tidak dikenakan atas uang yang dikirim. “PPN dikenakan atas imbalan jasa yang memenuhi ketentuan, bukan atas nominal uang yang ditransfer,” kata Suahasil, seperti dikutip Kontan.

Data Bank Dunia: banyak UMKM menahan diri

Kekhawatiran soal pajak bukan hal baru di kalangan pelaku usaha kecil. IKPI mengutip laporan Bank Dunia berjudul Indonesia: Unlocking Businesses’ Tax Potential for Growth yang terbit Juli 2026. Laporan itu mencatat 48 persen responden UMKM mengaku mengurangi penggunaan QRIS untuk menghindari pajak.

Angka lain dari laporan yang sama menunjukkan pembayaran digital belum menjadi kebiasaan di usaha kecil. Sebanyak 62 persen responden punya rekening atas nama usaha, tetapi hanya 14 persen yang menerima pembayaran lewat transfer bank dan 4 persen lewat kode QR atau dompet digital. Sekitar 40 persen responden juga menilai pajak yang dibayar berpotensi terbuang karena pemborosan atau korupsi.

Jadi, apakah pembeli dan pedagang kena pajak tambahan?

Menurut penjelasan Pajakku, QRIS adalah sarana pembayaran, bukan objek pajak. Pembeli tidak membayar pajak tambahan saat memindai QRIS. Pajak yang ada dikenakan kepada penyelenggara jasa, yaitu bank atau perusahaan teknologi finansial, atas biaya jasa dan komisi. Ketentuan itu sudah berlaku sejak PMK Nomor 69 Tahun 2022.

Lalu apa yang dimulai 9 November? Suahasil menyebut tanggal itu terkait sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri (SPP-TDLN), seperti dikutip Katadata. Kontan mencatat aturan ini tertuang dalam PMK Nomor 49 Tahun 2026.

Apa artinya bagi warga?

Bagi pedagang, menerima pembayaran QRIS tidak otomatis menambah beban pajak atas setiap transaksi. Kewajiban pajak usaha tetap mengikuti aturan pajak penghasilan yang berlaku untuk masing-masing pelaku usaha, terlepas dari pembayarannya tunai atau nontunai.

Bagi pembeli, nominal belanja atau uang yang dikirim ke keluarga tidak dipotong PPN. Yang perlu diperhatikan hanyalah biaya layanan yang memang dikenakan penyedia jasa, misalnya biaya transfer antarbank, sesuai ketentuan yang sudah berlaku sebelumnya.

Yang perlu diketahui

Pajakku mencatat rencana pertukaran data keuangan internasional pada 2027 yang akan ikut mencakup data transaksi digital. Namun, pelaporan data tidak berarti ada tarif baru. Sumber yang dibaca redaksi tidak memuat data terbaru apakah isu pekan ini benar-benar menurunkan transaksi QRIS di lapangan.

Metode dan foto arsip

Metode: naskah disusun dari laporan Katadata dan Kontan (3 November 2026), IKPI (1 Agustus 2026) yang mengutip laporan Bank Dunia, serta penjelasan Pajakku. Kutipan diambil sebagaimana tertulis di sumber.

Gambar dan foto adalah materi arsip berlisensi bebas dari Wikimedia Commons.