Denda Pajak Daerah Sidoarjo Dihapus sampai Maret 2027, Pajak Apa Saja yang Termasuk?

Ceritanya

SIDOARJO – Warga Sidoarjo yang menunggak pajak daerah punya kesempatan melunasi tanpa denda. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, lewat Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD), menjalankan program penghapusan denda pajak daerah mulai 5 November 2026 hingga 30 Maret 2027, seperti dilaporkan beritajatim, InfoPublik, dan DDTCNews.

Kabar ini ramai dicari karena menyangkut kebutuhan banyak rumah tangga, terutama pemilik rumah dan tanah yang menunggak Pajak Bumi dan Bangunan. Berikut rinciannya.

Pajak apa saja yang bebas denda?

Untuk PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) serta BPHTB, denda dihapus hingga masa pajak 2026, menurut InfoPublik dan DDTCNews.

Untuk Pajak Daerah Lainnya, penghapusan denda berlaku bagi tahun pajak hingga 2025 dan masa pajak Januari-September 2026. Jenisnya meliputi pajak reklame, pajak air tanah, serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan kesenian serta hiburan.

Tidak perlu mengajukan, denda hilang otomatis

Kabar baiknya untuk warga: tidak ada formulir permohonan. InfoPublik menulis denda terhapus otomatis ketika pembayaran dilakukan, sehingga wajib pajak cukup membayar pokok pajaknya.

Pembayaran bisa dilakukan lewat jaringan perbankan, gerai ritel modern, QRIS, maupun virtual account, baik tunai maupun nontunai. Informasi lengkap disediakan BPPD lewat tautan bit.ly/BPPDKabSidoarjo dan kode QR di kanal resminya.

Apa kata Plt Bupati Sidoarjo?

Plt Bupati Sidoarjo Subandi mengajak warga memanfaatkan program ini. “Program ini kami hadirkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat agar melunasi kewajiban pajaknya tanpa terbebani denda. Kami berharap momentum ini dimanfaatkan sebaik-baiknya,” katanya, dikutip beritajatim.

Ia juga menekankan kegunaan pajak bagi daerah. “Pajak adalah kontribusi bersama untuk pembangunan dan pelayanan publik. Kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk mendukung pembangunan Sidoarjo yang berkelanjutan,” ujar Subandi.

Apa artinya bagi warga?

Bagi pemilik rumah yang menunggak PBB beberapa tahun, denda keterlambatan bisa menumpuk dan membuat tagihan terasa berat. Dengan program ini, yang dibayar hanya pokoknya. Sebaiknya cek dulu besar tunggakan per tahun pajak, lalu lunasi sebelum 30 Maret 2027.

Pelaku usaha kuliner, parkir, hotel, atau hiburan yang punya tunggakan PBJT juga bisa memanfaatkannya, tetapi perhatikan batas masa pajaknya, yaitu hingga September 2026. Program pemutihan denda bukan hal baru di Sidoarjo; menurut arsip media, daerah ini pernah membebaskan denda sejumlah pajak pada momen hari jadi kabupaten.

Langkah praktis sebelum membayar

Siapkan nomor objek pajak (NOP) PBB yang tertera di SPPT lama, atau data usaha untuk pajak lain. Cek total pokok tunggakan lewat kanal resmi BPPD sebelum datang ke bank atau gerai ritel, supaya jumlah yang dibayar sesuai.

Simpan bukti pembayaran, terutama bila membayar beberapa tahun pajak sekaligus. Hindari membayar lewat perantara atau tautan yang bukan kanal resmi pemerintah daerah. Bila ragu, warga bisa bertanya langsung ke kantor BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Yang belum diketahui

Nomor peraturan bupati yang menjadi dasar program ini tidak disebut dalam sumber yang dibaca redaksi. Target penerimaan maupun jumlah wajib pajak sasaran juga belum diumumkan.

Metode dan foto arsip

Artikel ini disusun dari laporan beritajatim, InfoPublik, dan DDTCNews. Foto Alun-alun Sidoarjo adalah foto arsip dari Wikimedia Commons, bukan dokumentasi program terbaru.