Langsung ke isi
Senin, 16 November 2026 · Dari warga, untuk wargaPedoman · Koreksi
BERITA NASIONAL & DAERAH + Kirim cerita warga
Nasional

Harga Asli Pertalite Rp 18 Ribu per Liter, Siapa yang Menanggung Selisihnya?

Dispenser SPBU Pertamina yang menjual Pertalite, Pertamax, dan produk lain
Foto: Henri Aja / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
Intinya dulu

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut harga keekonomian Pertalite per Oktober 2026 sekitar Rp 18.102 per liter, jauh di atas harga jual Rp 10.000. Selisihnya ditanggung APBN, yang menurut Suahasil berarti ditanggung para pembayar pajak. Pemerintah belum menaikkan harga BBM subsidi, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan harga tetap hingga 31 Desember 2026.

Ceritanya

JAKARTA – Harga asli Pertalite ternyata hampir dua kali lipat dari yang dibayar warga di SPBU. Dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Jumat (13/11/2026), Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan bahwa harga keekonomian Pertalite per Oktober 2026 mencapai sekitar Rp 18.102 per liter, sedangkan harga jualnya Rp 10.000 per liter.

“Selisih harganya, Pertalite maupun Solar ditanggung APBN, ditanggung oleh para pembayar pajak,” kata Suahasil, dikutip detikOto. Hal serupa terjadi pada Solar, yang dijual Rp 6.800 per liter sementara harga keekonomiannya disebut Rp 21.457 per liter.

Kenapa selisihnya melebar

Suahasil mengaitkan lonjakan beban dengan kenaikan harga minyak dunia. Menurut detikFinance, harga minyak Brent bertahan di kisaran US$ 60 per barel sejak awal 2026, lalu sempat hampir menyentuh US$ 115-116 per barel. “Kenapa meningkat? tentu karena dampak perang,” ujar Suahasil, dikutip detikOto.

Pada 10 November 2026, Brent tercatat US$ 92,06 per barel, sedangkan rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) mencapai US$ 94,4 per barel. Suahasil menjelaskan, dari 2024 hingga Maret 2026 selisih harga Pertalite relatif kecil karena harga keekonomiannya hanya sedikit di atas Rp 10.000. “Mulai bulan April mulai meningkat, ini yang meningkatkan kebutuhan anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi,” katanya, dikutip detikFinance.

Pertalite dan Solar dalam angka

Harga jual Pertalite
Rp 10.000/liter
Keekonomian Pertalite
Rp 18.102/liter (Okt 2026)
Keekonomian Solar
Rp 21.457/liter (dijual Rp 6.800)
Subsidi & kompensasi energi
Rp 415,8 triliun s.d. Oktober 2026
Sumber: detikOto, detikFinance; konferensi pers APBN Kita, 13 November 2026

Subsidi dan kompensasi, apa bedanya bagi APBN

Selisih antara harga jual dan harga keekonomian dibayar negara lewat pos subsidi dan kompensasi energi. Menurut detikOto, anggaran subsidi dan kompensasi energi telah mencapai Rp 415,8 triliun hingga akhir Oktober 2026. Volume BBM bersubsidi tercatat 15.244 ribu kiloliter, naik 9,5 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Karena dana APBN sebagian besar bersumber dari penerimaan negara, termasuk pajak, Suahasil menyebut beban itu pada akhirnya dipikul pembayar pajak. Ia juga menjelaskan bahwa dampak harga minyak ke APBN dihitung sebagai rata-rata setahun, sehingga penurunan harga belakangan ikut menahan rata-rata tahunan, seperti dilaporkan detikFinance.

Antrean kendaraan mengisi Pertalite di SPBU Parangtritis
Antrean pengisian Pertalite di sebuah SPBU. Foto arsip, bukan dokumentasi terbaru. Foto: Dapaage / Wikimedia Commons (CC0)

Harga di SPBU: tetap sampai akhir tahun

Paparan angka ini tidak disertai pengumuman kenaikan harga. “Kita ketahui harga energi tidak dinaikkan,” kata Suahasil, dikutip Radar Kediri. Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Ambon, Sabtu (7/11/2026), menegaskan, “Mau harga berapa pun, harga subsidi BBM tetap harganya sama sampai dengan 31 Desember 2026,” sebagaimana dikutip Radar Kediri.

Apa artinya bagi warga

Untuk saat ini, warga tetap membayar Rp 10.000 per liter Pertalite dan Rp 6.800 per liter Solar subsidi. Namun, setiap liter yang dibeli mengandung porsi yang dibayar negara, sehingga konsumsi BBM subsidi ikut menentukan besar beban APBN. Di sisi lain, anggaran yang terserap untuk energi tidak bisa dipakai untuk pos belanja lain. Warga yang tidak termasuk sasaran subsidi bisa mempertimbangkan BBM nonsubsidi, sementara pemakaian kendaraan yang lebih hemat membantu menekan pengeluaran rumah tangga sekaligus konsumsi BBM subsidi.

Yang belum diketahui

Pemerintah belum mengumumkan kebijakan harga BBM subsidi setelah 31 Desember 2026. Belum ada pula penjelasan dalam sumber yang dirujuk tentang proyeksi total subsidi dan kompensasi energi hingga akhir tahun, maupun rencana penyesuaian kuota BBM subsidi.

Metode dan foto arsip

Naskah disusun dari laporan detikOto, detikFinance, dan Radar Kediri (Jawa Pos) atas konferensi pers APBN Kita pada 13 November 2026. Foto adalah foto arsip berlisensi bebas dari Wikimedia Commons, bukan dokumentasi peristiwa terbaru.

Transparansi artikel

Jejak sumber

Artikel ini merupakan kompilasi dari sumber terbuka, bukan liputan lapangan atau wawancara langsung redaksi.

Panel ini tidak menyatakan bahwa sumber telah diperiksa ulang hari ini. Baca pedoman editorial dan koreksi.

Bagikan berita ini
WhatsApp
Ada yang keliru di berita ini? Kirim koreksi lewat halaman Koreksi. Kami memperbaiki dan mencatat setiap koreksi.

Baca juga