Langsung ke isi
Senin, 16 November 2026 · Dari warga, untuk wargaPedoman · Koreksi
BERITA NASIONAL & DAERAH + Kirim cerita warga
Hukum

Pemprov DKI Blokir 217 Rekening Penunggak Pajak, Ini Tahapan dan Dasar Hukumnya

Gedung Balai Kota, kantor Pemprov DKI Jakarta (ilustrasi, bukan kantor Bapenda)
Foto: Irvan Cahyo N / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
Intinya dulu

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemprov DKI Jakarta memblokir 217 rekening bank milik wajib pajak yang menunggak pajak daerah. Langkah ini merupakan tahap lanjutan penagihan dengan surat paksa. Di saat yang sama, Pemprov DKI masih menjalankan program bebas sanksi administratif pajak kendaraan hingga 31 Desember 2026.

Ceritanya

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta menempuh langkah tegas terhadap penunggak pajak daerah. Melalui Bapenda, sebanyak 217 rekening milik wajib pajak yang menunggak diblokir, seperti diumumkan dalam siaran resmi Bapenda DKI pada 11 November 2026 dan diberitakan DDTCNews pada Senin (16/11/2026).

“Tindakan ini menjadi bagian dari upaya penagihan aktif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak,” tulis Bapenda DKI, dikutip DDTCNews.

Tahapan sebelum rekening diblokir

Pemblokiran bukan langkah pertama. Menurut DDTCNews, proses penagihan berjalan bertahap: dimulai dari imbauan, penerbitan ketetapan pajak, surat teguran, lalu pembacaan surat paksa oleh juru sita pajak daerah. Bila tunggakan tetap belum dilunasi, Bapenda dapat meminta bank memblokir rekening wajib pajak.

Dalam penjelasan Bapenda DKI sebelumnya, bank disebut wajib memblokir seketika setelah menerima permintaan pemblokiran dari pejabat yang berwenang.

Kompleks Balai Kota Jakarta setelah revitalisasi
Kompleks Balai Kota Jakarta. Foto arsip, bukan dokumentasi pemblokiran rekening. Foto: Irvan Cahyo N / Wikimedia Commons (CC BY 4.0)

Dasar hukumnya

Langkah ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, serta Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 190 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa, seperti dicantumkan DDTCNews.

Bapenda menekankan pajak daerah dipakai untuk membiayai layanan kota. “Kepatuhan mencerminkan tanggung jawab bersama dalam membiayai kebutuhan kota dan masyarakatnya,” tulis Bapenda, dikutip DDTCNews.

Penagihan pajak DKI sekilas

Rekening diblokir
217
Diumumkan Bapenda
11 November 2026
Bebas denda PKB/BBNKB
2 Nov-31 Des 2026
Dasar penagihan
UU 19/2000, Pergub 190/2017
Sumber: Bapenda DKI via DDTCNews, Liputan6

Masih ada program bebas denda pajak kendaraan

Bagi warga yang menunggak pajak kendaraan bermotor, ada kesempatan meringankan beban. Pemprov DKI memberikan pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang berlaku 2 November hingga 31 Desember 2026, menurut Liputan6 dan DDTCNews.

Program ini berlaku otomatis. “Pembebasan diberikan secara otomatis tanpa perlu mengajukan permohonan,” tulis Bapenda di media sosial, dikutip DDTCNews. Wajib pajak cukup melunasi pokok pajak terutang.

Kepala Bapenda DKI Lusiana Herawati mengatakan, “Masyarakat diberikan kesempatan untuk menata kembali kewajiban perpajakannya tanpa dibebani sanksi administratif,” seperti dikutip Liputan6.

Apa artinya bagi warga

Bagi warga yang punya tunggakan pajak daerah, pesan utamanya adalah segera cek dan lunasi kewajiban sebelum masuk tahap penagihan paksa. Sumber yang dibaca tidak mengaitkan program bebas denda PKB dengan pemblokiran rekening ini, sehingga keduanya perlu dipahami sebagai kebijakan terpisah.

Yang belum diketahui

Bapenda belum mengungkap total nilai tunggakan, jenis pajak daerah yang ditunggak, bank yang terlibat, ataupun sebaran wajib pajak perorangan dan badan usaha. Tata cara pembukaan blokir setelah pelunasan juga belum dijelaskan rinci dalam sumber yang dibaca.

Metode dan foto arsip

Naskah disusun dari siaran resmi Bapenda DKI Jakarta serta pemberitaan DDTCNews dan Liputan6. Foto utama adalah foto arsip Balai Kota Jakarta dari Wikimedia Commons sebagai ilustrasi kantor Pemprov DKI, bukan kantor Bapenda dan bukan dokumentasi peristiwa terbaru.

Transparansi artikel

Jejak sumber

Artikel ini merupakan kompilasi dari sumber terbuka yang disebutkan, bukan liputan lapangan atau wawancara langsung redaksi.

Panel ini tidak menyatakan bahwa sumber telah diperiksa ulang hari ini. Baca pedoman editorial dan koreksi.

Bagikan berita ini
WhatsApp
Ada yang keliru di berita ini? Kirim koreksi lewat halaman Koreksi. Kami memperbaiki dan mencatat setiap koreksi.