Pemprov DKI Blokir 217 Rekening Penunggak Pajak, Ini Tahapan dan Dasar Hukumnya

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemprov DKI Jakarta memblokir 217 rekening bank milik wajib pajak yang menunggak pajak daerah. Langkah ini merupakan tahap lanjutan penagihan dengan surat paksa. Di saat yang sama, Pemprov DKI masih menjalankan program bebas sanksi administratif pajak kendaraan hingga 31 Desember 2026.
Ceritanya
JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta menempuh langkah tegas terhadap penunggak pajak daerah. Melalui Bapenda, sebanyak 217 rekening milik wajib pajak yang menunggak diblokir, seperti diumumkan dalam siaran resmi Bapenda DKI pada 11 November 2026 dan diberitakan DDTCNews pada Senin (16/11/2026).
“Tindakan ini menjadi bagian dari upaya penagihan aktif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak,” tulis Bapenda DKI, dikutip DDTCNews.
Tahapan sebelum rekening diblokir
Pemblokiran bukan langkah pertama. Menurut DDTCNews, proses penagihan berjalan bertahap: dimulai dari imbauan, penerbitan ketetapan pajak, surat teguran, lalu pembacaan surat paksa oleh juru sita pajak daerah. Bila tunggakan tetap belum dilunasi, Bapenda dapat meminta bank memblokir rekening wajib pajak.
Dalam penjelasan Bapenda DKI sebelumnya, bank disebut wajib memblokir seketika setelah menerima permintaan pemblokiran dari pejabat yang berwenang.

Dasar hukumnya
Langkah ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, serta Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 190 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa, seperti dicantumkan DDTCNews.
Bapenda menekankan pajak daerah dipakai untuk membiayai layanan kota. “Kepatuhan mencerminkan tanggung jawab bersama dalam membiayai kebutuhan kota dan masyarakatnya,” tulis Bapenda, dikutip DDTCNews.
Penagihan pajak DKI sekilas
- Rekening diblokir
- 217
- Diumumkan Bapenda
- 11 November 2026
- Bebas denda PKB/BBNKB
- 2 Nov-31 Des 2026
- Dasar penagihan
- UU 19/2000, Pergub 190/2017
Masih ada program bebas denda pajak kendaraan
Bagi warga yang menunggak pajak kendaraan bermotor, ada kesempatan meringankan beban. Pemprov DKI memberikan pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang berlaku 2 November hingga 31 Desember 2026, menurut Liputan6 dan DDTCNews.
Program ini berlaku otomatis. “Pembebasan diberikan secara otomatis tanpa perlu mengajukan permohonan,” tulis Bapenda di media sosial, dikutip DDTCNews. Wajib pajak cukup melunasi pokok pajak terutang.
Kepala Bapenda DKI Lusiana Herawati mengatakan, “Masyarakat diberikan kesempatan untuk menata kembali kewajiban perpajakannya tanpa dibebani sanksi administratif,” seperti dikutip Liputan6.
Apa artinya bagi warga
Bagi warga yang punya tunggakan pajak daerah, pesan utamanya adalah segera cek dan lunasi kewajiban sebelum masuk tahap penagihan paksa. Sumber yang dibaca tidak mengaitkan program bebas denda PKB dengan pemblokiran rekening ini, sehingga keduanya perlu dipahami sebagai kebijakan terpisah.
Yang belum diketahui
Bapenda belum mengungkap total nilai tunggakan, jenis pajak daerah yang ditunggak, bank yang terlibat, ataupun sebaran wajib pajak perorangan dan badan usaha. Tata cara pembukaan blokir setelah pelunasan juga belum dijelaskan rinci dalam sumber yang dibaca.
Metode dan foto arsip
Naskah disusun dari siaran resmi Bapenda DKI Jakarta serta pemberitaan DDTCNews dan Liputan6. Foto utama adalah foto arsip Balai Kota Jakarta dari Wikimedia Commons sebagai ilustrasi kantor Pemprov DKI, bukan kantor Bapenda dan bukan dokumentasi peristiwa terbaru.
Jejak sumber
Artikel ini merupakan kompilasi dari sumber terbuka yang disebutkan, bukan liputan lapangan atau wawancara langsung redaksi.
- DDTCNews – Pemprov DKI blokir ratusan rekening WP
- Bapenda DKI – 217 rekening penunggak pajak diblokir
- Bapenda DKI – Pemblokiran rekening wajib pajak (2022)
- Liputan6 – DKI bebaskan denda pajak kendaraan
- DDTCNews – Pemutihan pajak kendaraan hingga akhir 2026
- Wikimedia Commons – Balai Kota Jakarta
- Wikimedia Commons – Balai Kota revitalisasi
Panel ini tidak menyatakan bahwa sumber telah diperiksa ulang hari ini. Baca pedoman editorial dan koreksi.
