Langsung ke isi
Selasa, 17 November 2026 · Dari warga, untuk wargaPedoman · Koreksi
BERITA NASIONAL & DAERAH + Kirim cerita warga
Warga

Pengangkut Sampah Jakarta Digaji di Bawah Rp2 Juta, dari Mana Uangnya dan Kenapa Kecil?

Gerobak sampah yang dipakai pengangkut sampah lingkungan
Foto: DARMAS SB / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
Intinya dulu

Pengangkut sampah lingkungan di Jakarta Selatan mengaku berpenghasilan sekitar Rp1 juta sampai Rp2 juta sebulan, jauh di bawah UMP DKI 2026 Rp5.729.876. Mereka dibayar dari iuran warga yang diatur RT/RW, bukan pegawai pemerintah, dan bekerja tanpa jaminan. Tanggapan Dinas Lingkungan Hidup DKI atas kondisi ini belum ada.

Ceritanya

JAKARTA – Setiap pagi, sebelum banyak warga berangkat kerja, gerobak kayu dan motor roda tiga sudah berkeliling gang di Pejaten dan Duren Kalibata, Jakarta Selatan. Para pengangkut sampah lingkungan itulah yang membuat sampah rumah tangga tidak menumpuk di depan rumah. Namun, penghasilan mereka jauh dari layak.

Kompas.com, dalam liputan yang terbit Selasa, 17 November 2026, menemui sejumlah pengangkut sampah di dua kawasan itu dan di TPS Rawajati Barat. Mereka bercerita soal upah, risiko luka, dan iuran warga yang kerap menunggak.

Berapa yang mereka bawa pulang?

Suryadi (47), pengangkut sampah di Pejaten, mulai bekerja sekitar pukul 05.00 dan selesai pukul 09.00-10.00 WIB. “Kalau dihitung sebagai penghasilan petugas pengangkut sampah lingkungan, biasanya berkisar Rp 1,2 juta sampai Rp 2 juta sebulan. Itu pun bisa berubah, tergantung jumlah pelanggan dan kesepakatan di lingkungan,” katanya kepada Kompas.com.

Firman (39), yang bekerja di Duren Kalibata, menyebut penghasilan umumnya Rp1 juta-Rp1,5 juta per bulan. “Kalau pelanggan banyak dan pembayaran lancar, tentu lebih baik. Kalau ada yang menunggak, ya penghasilan ikut berkurang,” ujarnya.

Upah pengangkut sampah vs UMP DKI

Penghasilan
Rp1 juta-Rp2 juta/bulan
UMP DKI 2026
Rp5.729.876
Iuran warga
Rp15.000-Rp50.000/rumah
Padat karya DLH
Rp174.748/hari

Siapa yang membayar mereka?

Menurut Kompas.com, pengangkutan sampah dari rumah ke rumah diatur lewat kesepakatan lingkungan yang dikoordinasikan pengurus RT atau RW. Kesepakatan itu mencakup pembagian wilayah, penarikan iuran, dan pembayaran petugas.

Iuran warga berkisar Rp15.000 sampai Rp50.000 per rumah per bulan. Namun, tidak semua uang itu sampai ke pengangkut karena sebagian dipakai untuk operasional dan dibagi sesuai kesepakatan pengurus. Sistem bayarnya pun beragam: bulanan, bagi hasil iuran, atau borongan.

Pekerja kebersihan bekerja di jalan kota
Ilustrasi pekerja kebersihan di jalanan Kota Makassar. Foto arsip, bukan pekerja yang dikutip dalam artikel. Foto: Sekar Jarwo Soekarno / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Risiko kerja tanpa jaminan

Sampah yang tidak dipilah membuat pekerjaan ini berisiko. “Kalau sampahnya tidak dipisahkan, kadang ada pecahan kaca atau benda tajam. Kita kan mengambil langsung dari tempat sampah warga, jadi harus hati-hati. Pernah juga tangan terkena benda tajam,” kata Suryadi.

Seorang petugas TPS di Pejaten yang disebut dengan nama samaran Budi (45) menuturkan, pengangkut membongkar muatan sendiri dan alat pelindung diri belum seragam. “Mereka ini yang mengambil sampah langsung dari rumah warga. Jadi sampah tidak terlalu lama berada di depan rumah atau menumpuk di lingkungan,” ujarnya.

Suryadi berharap ada perhatian. “Karena kami bukan petugas resmi yang sudah di jamin pemerintah,” katanya.

Apa artinya bagi warga?

Bagi warga, iuran sampah bulanan bukan sekadar ongkos kebersihan. Sebagian besar uang itu menjadi nafkah pengangkut. Warga bisa ikut meringankan beban mereka dengan memilah sampah, membungkus pecahan kaca atau benda tajam secara terpisah, dan membayar iuran tepat waktu.

Pemerintah sebenarnya punya program padat karya penanganan sampah. Republika melaporkan DLH DKI membuka 264 lowongan untuk November-Desember 2026, 100 di antaranya pengangkat sampah, dengan upah Rp174.748 per hari. Namun, program itu bersifat sementara dan berbeda dari pengangkut lingkungan yang dibayar iuran warga.

Yang belum diketahui

Hingga Selasa pagi belum ada tanggapan DLH DKI, Pemprov, maupun DPRD atas kondisi ini. Jumlah pengangkut sampah lingkungan di Jakarta dan ada tidaknya skema perlindungan seperti BPJS Ketenagakerjaan bagi mereka juga belum diketahui.

Metode dan foto arsip

Metode: kisah dan kutipan pekerja berasal dari liputan Kompas.com pada 17 November 2026. Data UMP dari detikFinance dan data padat karya dari Republika. Redaksi tidak mewawancarai langsung para pekerja.

Kedua foto adalah foto ilustrasi arsip dari Wikimedia Commons, bukan lokasi atau pekerja yang dikutip.

Transparansi artikel

Jejak sumber

Artikel ini merupakan kompilasi dari sumber terbuka yang disebutkan, bukan liputan lapangan atau wawancara langsung redaksi.

Panel ini tidak menyatakan bahwa sumber telah diperiksa ulang hari ini. Baca pedoman editorial dan koreksi.

Bagikan berita ini
WhatsApp
Ada yang keliru di berita ini? Kirim koreksi lewat halaman Koreksi. Kami memperbaiki dan mencatat setiap koreksi.

Bagaimana reaksi Anda?

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberi tanggapan.

Komentar langsung tampil. Komentar berisi kata kasar, jorok, ujaran kebencian, atau tautan otomatis ditolak.

Baca juga