UHC Prioritas Bekasi: Warga Desil 1-10 Dijamin BPJS, Ini Cara Pakai dan Syaratnya

Ceritanya

CIKARANG – Pemerintah Kabupaten Bekasi resmi meluncurkan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas Program Jaminan Kesehatan Kabupaten Bekasi Tahun 2026 di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, kompleks perkantoran Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Jumat (13/11/2026). Lewat program ini, seluruh warga Kabupaten Bekasi, mulai dari desil 1 hingga desil 10, mendapat jaminan akses layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan, menurut laman resmi bekasikab.go.id.

Peluncuran itu dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja, dan Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto. “Artinya, semua warga Kabupaten Bekasi kalau sakit sudah ditanggung oleh BPJS. Mulai dari desil 1 sampai 10, setiap warga yang berobat tidak boleh ditolak di rumah sakit swasta maupun RSUD,” kata Asep, dikutip dari laman Pemkab Bekasi.

Kepada Infobekasi.co.id, Asep menyebut setiap warga yang sakit langsung didaftarkan ke BPJS.

Gubernur: jangan lagi bicara pindah desil

Dedi Mulyadi mengapresiasi langkah Bupati Bekasi. Menurut dia, program ini menyempurnakan kesepakatan antara gubernur, bupati, dan wali kota se-Jawa Barat agar warga bisa berobat hanya dengan KTP di 86 rumah sakit. “Bupati Bekasi lebih mengonkretkan lagi bahwa bukan hanya menggunakan KTP, seluruh pemilik KTP di Kabupaten Bekasi sudah dijamin pelaksanaan kesehatannya melalui program BPJS yang dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi,” ujarnya, dikutip bekasikab.go.id.

“Jadi jangan lagi ngomong saya pindah desil. Pokoknya mau desil berapa pun ditanggung dari 1 sampai 10,” tegas Dedi, seperti dikutip Infobekasi.co.id. Ia juga menyatakan layanan yang tidak dijamin BPJS tetap akan ditangani pemerintah. “Terima kasih Bupati, saya lega,” ucapnya.

Kepada Tribunjabar.id, Dedi menambahkan bahwa menjaga kesehatan dimulai dari diri sendiri, sedangkan peran negara adalah memastikan warga tetap mendapat pengobatan ketika sakit, termasuk saat kesulitan membiayai pengobatan dan membeli obat.

Cara memakai layanan dan syaratnya

Berdasarkan keterangan para pejabat yang dikutip sumber, inilah yang perlu diketahui warga:

• Siapa yang dijamin: warga Kabupaten Bekasi pemilik KTP setempat, tanpa memandang kelompok desil 1 sampai 10.
• Di mana berobat: fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Bupati menegaskan RS swasta maupun RSUD tidak boleh menolak warga.
• Di luar daerah: menurut Akmal, karena kepesertaan JKN berlaku nasional, warga yang sedang di kota lain, termasuk mahasiswa, tetap bisa memakai faskes mitra BPJS sesuai ketentuan.
• Pekerja: perusahaan, termasuk pengguna tenaga outsourcing, wajib membayar iuran BPJS Kesehatan karyawannya. Sekolah yang sudah mapan juga diminta membayarkan BPJS guru dan karyawan.
• Jika terkena PHK: peserta bisa menyesuaikan segmen kepesertaannya sesuai ketentuan BPJS Kesehatan agar tetap terlindungi.
• Status aktif: BPJS Kesehatan menekankan pentingnya menjaga kepesertaan tetap aktif, bukan sekadar terdaftar.

Apa artinya bagi warga

Selama ini status desil kerap jadi pertanyaan warga saat mengurus bantuan iuran. Dengan UHC Prioritas, Pemkab menyatakan kategori desil tidak lagi menjadi pembatas untuk berobat. Pemkab Bekasi juga akan memverifikasi data bersama BPJS Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, dan Dinas Sosial, termasuk memperbarui data warga yang meninggal, pindah domisili, atau sudah dijamin tempat kerjanya.

Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke depan diarahkan untuk kebutuhan insidental dan layanan yang tidak ditanggung BPJS. Asep menyebut tunggakan 2025 sudah dilunasi dan sisa 2026 segera ditutup. Pemkab juga merencanakan puskesmas buka 24 jam dengan rawat inap pada 2027 agar keluhan ringan cukup ditangani di puskesmas tanpa antre di rumah sakit.

Untuk mendekatkan layanan, BPJS Kesehatan dan Pemkab Bekasi mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi kanal pendaftaran peserta dan pembayaran iuran JKN, menurut Tribunjabar.id.

Yang belum diketahui

Sumber yang kami baca belum merinci langkah teknis bagi warga yang kepesertaannya nonaktif atau belum terdaftar, misalnya ke kantor mana harus melapor dan berapa lama prosesnya. Belum dijelaskan pula kelas rawat yang didapat, daftar layanan yang akan ditanggung Jamkesda, serta jadwal pasti verifikasi data.

Metode dan foto arsip

Artikel disusun dari dua rilis resmi Pemkab Bekasi di bekasikab.go.id, serta laporan Tribunjabar.id dan Infobekasi.co.id tentang peluncuran UHC Prioritas pada 13 November 2026. Foto utama adalah foto arsip kantor BPJS Kesehatan di Soreang, Kabupaten Bandung, dan foto di dalam isi adalah foto arsip Cikarang dari Wikimedia Commons, bukan dokumentasi peluncuran.

Sumber: bekasikab.go.id, bekasikab.go.id, Tribunjabar.id, Infobekasi.co.id